Rinto Kusmiran: Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar

Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar, Secara umum Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar terdapat 4 komponen penting meliputi:

1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Situasi saat ini

Semangat UU Sisdiknas adalah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan, namun USBN membatasi penerapan hal ini

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi, perlu asesmen yang lebih holistik untuk mengukur kompetensi anak

Arahan kebijakan baru Tahun 2020,

Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar

USBN akan diganti dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya oleh sekolah
Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dsb.)
Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa
Anggaran USBN dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran

2. Ujian Nasional (UN)

Situasi saat ini

Materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran
UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orangtua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu •
UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa
UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh.

Arahan kebijakan baru

Tahun 2020, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya
Tahun 2021, UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter Literasi Kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa , Numerasi Kemampuan bernalar menggunakan matematika , Karakter Misalnya pembelajar, gotong royong, kebhinnekaan, dan perundungan
Dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11) sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya
Mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Situasi saat ini

Guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku
RPP memiliki terlalu banyak komponen – Guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci (satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 halaman)
Penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru, yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri

Arahan kebijakan baru

Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format
RPP 3 komponen inti (komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri):Tujuan pembelajaran ▪ Kegiatan pembelajaran ▪ Asesmen 1 halaman cukup
Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri

4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi

Rancangan Peraturan

1. Situasi saat ini

1.1Tujuan peraturan PPDB zonasi:

Memberikan akses pendidikan berkualitas
Mewujudkan Tripusat Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat) dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal

1.2 Pembagian zonasi:

2. Arahan kebijakan baru

Membuat kebijakan PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah:

Implementasi

1. Situasi saat ini

2. Arahan kebijakan baru

Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi
Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru

Halaman